Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Pembagunan Jembatan dan Jalan yang Rusak di Propinsi Kalteng

Palangka Raya, pilarkalimantan.co.id/ – Masalah infrastruktur, terutama kondisi jalan di Kalimantan yengah dan mendesak. Setiap agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai wilayah selalu didominasi oleh aspirasi dan keluhan masyarakat terkait jalan dan jembatan yang rusak.

Namun, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyoroti adanya kesalahpahaman mendasar di kalangan warga.

Menurutnya, banyak masyarakat belum memahami perbedaan kewenangan antara jalan nasional dan jalan provinsi, yang mengakibatkan keluhan seringkali tidak tepat sasaran.

Sirajul Rahman, yang dikenal aktif dalam menyuarakan isu pembangunan di Kota Cantik Palangka Raya dan sekitarnya, mengungkapkan bahwa banyak keluhan masyarakat cenderung dialamatkan kepada pihak provinsi, padahal seharusnya ditujukan kepada pihak yang berwenang atas jalan nasional.

“Terus keluhan masyarakat itu lebih condong ke provinsi harusnya ke nasional,” kata Sirajul Rahman pada Rabu (19/11/2025).

Kesalahpahaman ini menghambat efektivitas penyampaian aspirasi dan penanganan masalah di lapangan. Ketika keluhan ditujukan ke instansi yang salah, respons dan perbaikan yang diharapkan masyarakat bisa tertunda

Meskipun terjadi kesalahan sasaran, Sirajul Rahman menyatakan apresiasinya yang tinggi terhadap perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan.

“Kita memang sangat apresiasi dengan masyarakat yang menyayangkan masalah jalan provinsi,” ujarnya.

Dia juga memanfaatkan momentum ini untuk mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng agar tidak tinggal diam. Ia mendesak Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, seperti Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Disperkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman), untuk lebih aktif dalam memberi perhatian terhadap kondisi jalan dan jembatan provinsi yang masih mengalami kerusakan.

Kita berharap provinsi, gubernur, SOPD yang lain memperhatikan juga jalan yang rusak. Sehingga aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.” jelasnya.

Sirajul Rahman tidak menampik bahwa masalah kerusakan, termasuk pada jalan nasional di Kalteng, tidak terlepas dari adanya tantangan di tingkat pusat.

Dia mengakui adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat yang memiliki dampak signifikan terhadap daerah. Pemotongan anggaran tersebut memengaruhi transfer dana ke daerah dan secara otomatis menghambat laju pembangunan infrastruktur.

“Sekarang itu lagi efisiensi. Banyak sekali anggaran kita yang dipangkas, sehingga transfer ke daerah dan pembangunan ikut terkendala,” jelasnya.

Meskipun menghadapi kendala anggaran saat ini, anggota DPRD dari fraksi Pro Kalteng ini tetap menyimpan optimisme. Ia meyakini bahwa situasi keuangan nasional akan membaik dalam beberapa tahun ke depan.

Normalisasi anggaran diharapkan dapat mengembalikan fokus dan sumber daya yang cukup untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, termasuk melanjutkan proyek penting seperti Pile Slab Pangkalan Bun-Kolam yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah. (es)