Redaksi 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara, Rayadi S.M
Muara Teweh, pilarkalimanta.com – Tim terpadu penanganan konflik sosial (PKS) Kabupaten Barito Utara terus aktif dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan untuk menangkal potensi kerawanan yang dapat memicu konflik di masa mendatang.
Hingga saat ini, belum ditemukan kasus konflik sosial terbuka yang melibatkan dua atau lebih kelompok masyarakat di wilayah ini. Hal ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam menjaga kedamaian di masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara, Rayadi S.M., menjelaskan bahwa potensi kerawanan sosial di daerahnya didominasi oleh sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.
“Upaya kami lebih bersifat pencegahan. Kami fokus pada deteksi dini dan penanganan agar potensi kerawanan tidak berkembang menjadi konflik sosial terbuka,” ujarnya pada Rabu (29/10/2025).
Langkah awal dilakukan oleh tim kewaspadaan dini yang bertugas memetakan potensi kerawanan di lapangan. Setelah itu, tata kelola penanganan dilakukan dengan mengawal pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui jalur mediasi maupun hukum.
“Mekanisme mediasi dijalankan berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten, melibatkan tim PKS Barito Utara,” imbuhnya.
Rayadi menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan dialog untuk menghindari eskalasi konflik.
“Kami berupaya mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog antar pihak. Bila tidak bisa diselesaikan di tingkat bawah, baru kami tangani di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang turut membantu menjaga stabilitas, meskipun saat ini terdapat dua warga Kecamatan Lahei yang masih dalam proses hukum terkait kasus lahan.
Selain itu, Rayadi menyebut koordinasi lintas sektor seperti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kehutanan juga sangat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan agraria dan kehutanan, terutama menyangkut penguasaan lahan di kawasan hutan.
“Sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik,” ujarnya.
Rayadi juga menegaskan bahwa meskipun belum ada konflik sosial terbuka, mitigasi terhadap sengketa lahan harus terus diperkuat demi menjaga iklim investasi dan kelancaran dunia usaha di Barito Utara.
Kami akan terus berupaya menekan potensi konflik agar pembangunan dan kegiatan ekonomi di Barito Utara dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” pungkasnya (Candra).
