Redaksi 
Oplus_131072
Muara Teweh, pilarkalimantan.co.id/ — Sebanyak 15 orang anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Selasa (21/10/2025).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HSU, Mawardi, didampingi Junaidi, anggota DPRD HSU yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan kaji banding terkait strategi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara, Mawardi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi dana transfer ke daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Kebijakan ini berdampak besar terhadap rencana pembangunan yang sudah disusun sejak awal. Dengan berkurangnya dana transfer, daerah harus merasionalisasi anggaran dan mengatur ulang prioritas program,” jelas Mawardi.
Menurutnya, hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia mengalami hal serupa, baik dalam penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, penurunan tersebut tidak merata di setiap daerah.
“Kalau di HSU, sebelumnya dana transfer kami mencapai sekitar Rp1,160 triliun, tetapi tahun ini hanya sekitar Rp877 miliar. Ini membuat kami harus melakukan pengetatan dan lebih selektif dalam menentukan program prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Junaidi, anggota DPRD HSU sekaligus Ketua Bapemperda, mengatakan bahwa Barito Utara dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dianggap memiliki strategi pengelolaan fiskal yang baik di tengah penurunan dana transfer dari pusat.
“Kami mendapatkan informasi bahwa di Barito Utara juga terjadi pengurangan dana transfer sekitar 18 persen. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana DPRD dan pemerintah daerah di sini menyikapi situasi tersebut, terutama dalam menentukan skala prioritas pembangunan,” ungkap Junaidi.
Ia menambahkan, kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan untuk bertukar informasi dan pengalaman legislatif antar daerah, terutama dalam hal penyusunan kebijakan anggaran, pengawasan keuangan daerah, serta sinkronisasi program pembangunan dengan visi misi kepala daerah.
Pertemuan antara DPRD HSU dan DPRD Barito Utara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama, sebagai simbol penguatan sinergi antar lembaga legislatif daerah.
Melalui kunjungan ini, DPRD HSU berharap dapat menerapkan hasil pembelajaran dari Barito Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah di HSU, agar pembangunan tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan fiskal.
“Kami ingin terus belajar dan beradaptasi. Karena pada dasarnya, kebijakan fiskal daerah harus disusun dengan memperhatikan kondisi keuangan yang realistis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Mawardi.(Red).
